Kejaksaan Negeri Luwu Timur Memperingati Hari Bhakti Adhyaksa Ke-59

Senin, 22 Julli 2019 Kejaksaan Negeri Luwu Timur memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-59, Link video klik Disini.

Hari Bhakti Adhyaksa merupakan hari ulang tahun Kejaksaan Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 22 Juli dimana pada tahun ini Hari Bhakti Adhyaksa mengusung tema "59 Tahun Kejaksaan Republik Indonesia : Tingkatkan Pengabdian Demi Kemajuan, Keunggulan, dan Keutuhan Negeri" dan Tema POR : "Sehat Jasmani, Sehat Rohani Untuk Adhyaksa yang Selaras, Berintegritas, dan Serasi"

Upacara dibuka oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Irmansyah Asfari, S.H. selaku komandan upacara dan diikuti oleh peserta upacara yang beranggotakan para Kepala Seksi, Jaksa Fungsional dan para staff pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Selain itu pada kesempatan kali ini peringatan Hari Bhakti Adhyaksa juga dihadiri oleh seluruh pegawai Pemerintah Daerah Luwu Timur yang menjadi peserta upacara dan dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Luwu Timur diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur Y.Avilla Agus Awanto P, S.H., Bupati Luwu Timur, Ketua Pengadilan Negeri Luwu Timur, Kapolres Luwu Timur, Dandim 1403 Sawerigading Luwu Raya serta jajaran Kepala Dinas Kabupaten Luwu Timur.

Sejarah panjang Kejaksaan Republik Indonesia sebenarnya sudah berawal ketika zaman Kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi ) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung ) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen.

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hooin (pengadilan negeri).

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka  pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Sumber klik disini

Pada tahun ini Bupati Luwu Timur Ir. H. M. Thorig Husler menjadi Inspektur Upacara dalam memperingati Hari Bhakti Adhyaksa di Kejaksaan Negeri Luwu Timur dalam pidatonya beliau menyampaikan lima perintah harian Jaksa Agung Republik Indonesia H.M Prasetyo sebagai berikut :

 

  1. Tingkatkan profesionalitas, kemampuan perorangan dan kesatuan sebagai bekal mengantisipasi, menangani dan menuntaskan setiap masalah dan tugas yang akan dan sedang dihadapi.
  2. Pupuk semangat solidaritas, mampu bekerja sama, berkordinasi dan bersinergi, memegang teguh prinsip dan jati diri, agar tetap terjaga dan dijunjung tinggi.
  3. Tingkatkan keberanian dan kejujuran menyadari kekurangan dan kesalahan diri disertai kepekaan, cepat melakukan langkah perbaikan dan koreksi
  4. Kukuhkan jiwa korsa landasan utama kebersamaan Insan Adhyaksa yang saling mendukung, menjaga, mengingatkan dan menguatkan sebagai penopang eksistensi, kebanggaan, martabat dan harga diri profesi bagi tetap tegaknya institusi.
  5. Persiapan diri untuk mengabdi dan bekerja sepenuh hati demi kemajuan, keunggulan dan keutuhan Negeri.

 

 

 

Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003.

 
 
Y. Avilla Agus Awanto Putra, S.H.

Kontak

  Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
  0474 321005
  Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili

Kunjungi Sosial Media